Hilangnya Akun Twitter JRX SID, Bukti Bahwa Negara Tak Lagi Menjamin Kebebasan Berpendapat

Rentetan peristiwa yang belakangan ini terjadi, mulai dari penangkapan Dandhy Laksono dan pemeriksaan terhadap Ananda Badudu, adalah sebuah bukti bahwa negara ini tak lagi menjamin kebabasan berpendapat.

Dandhy Laksono ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah dituduh menyebarkan hoax melalui tweet-nya di Twitter hingga memicu konflik di Papua. Sementara Ananda Badudu diperiksa terkait penggalangan dana yang ia lakukan di situs crowdfunding Kitabisa.com.

Setelah kejadian yang menimpa Dandhy Laksono dan Ananda Badudu, JRX dilaporkan oleh seseorang yang bernama Jalaluddin yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Muannas Alaidid. Namun tak cukup hanya dilaporkan, akun Twitter milik JRX juga saat ini sudah “dihilangkan.”

Akun Twitter JRX yang juga turut menjadi korban

Jika sebelumnya menjelang Pilpres 2019 lalu akun Instagram-nya “dimatikan”, kini akun Twitter-nya yang “dihilangkan.”

Berikut kronologi mengenai akun Twitter JRX yang “dihilangkan” :

10 Oktober 2019 (14:01 – 16:02 WIB)

JRX mem-posting cuitan di Twitter mengenai kejadian yang menimpa Wiranto. Berikut beberapa tweet yang di-post oleh JRX :

14:01 WIB : “Kalau niatnya emang membunuh kenapa pisaunya kecil ya.”
16:02 WIB : “Lekas sembuh bro (Sembari mem-posting fotonya bersama Wiranto)
10 Oktober 2019 (17:00 WIB)

Akun Twitter JRX dibatasi sementara. Jika seseorang mengunjungi akun @JRX_SID di Twitter, maka akan mendapatkan peringatan “Caution : This account is temporarily restricted“
11 Oktober 2019 (17:11 WIB)

Akun Twitter JRX (@JRX_SID) suspended karena dianggap telah memposting konten yang mengancam atau mempromosikan kekerasan yang melanggar Persyaratan Layanan Twitter.

Usaha yang dilakukan

Setelah menyadari bahwa akun Twitter JRX di-suspend oleh Twitter karena dianggap mengancam atau mempromosikan kekerasan, kami langsung mengajukan banding ke pihak Twitter. Namun cukup mengagetkan ketika pihak Twitter memberikan pernyataan yang cukup keras, yakni akun Twitter JRX tidak akan dipulihkan.

Peran Pemerintah “Mengontrol” Media Sosial di Indonesia

Mungkin banyak yang belum tahu, bahwa penyelenggara media sosial seperti Twitter, Instagram dan Facebook menyediakan akses ke pemerintah untuk membuat laporan seperti meminta informasi atas sebuah akun dan juga meminta sebuah konten atau akun untuk dihapus.

Berdasarkan data dari transparency report yang diterbitkan oleh Twitter yang juga bisa diakses oleh publik melalui transparency.twitter.com. Jika ingin melihat data dari Twitter khusus untuk Indonesia, silakan kunjungi transparency.twitter.com/en/countries/id.html.

Pada tahun 2018, Twitter menerima 516 permintaan dari Pemerintah Indonesia untuk menghapus konten ataupun akun di platform mereka. Sementara di tahun sebelumnya pada tahun 2017, permintaan Pemerintah Indonesia ke Twitter untuk menghapus konten atau suatu akun berjumlah 122 permintaan. Sementara di tahun 2016 206 permintaan dan tahun 2015 11 permintaan oleh Lembaga Pemerintah di Indonesia.

Twitter Transparancy Report Indonesia Data permintaan Lembaga Pemerintah Indonesia ke Twitter pada bulan Juli – Desember 2018

Twitter Transparancy Report Indonesia Data permintaan Lembaga Pemerintah Indonesia ke Twitter

Jika melihat transparency report yang juga diterbitkan oleh Facebook, jumlah permintaan Pemerintah Indonesia ke Twitter lebih besar jika dibandingkan dengan permintaan Pemerintah Indonesia ke Facebook.

Berdasarkan transparency report yang diterbitkan oleh Facebook yang juga bisa diakses oleh publik melalui transparency.facebook.com. Dari total 110,634 permintaan dari seluruh Negara di dunia, pada tahun 2018 permintaan dari Pemerintah Indonesia ke Facebook hanya berjumlah 114 permintaan. Di tahun 2016 dan 2017, permintaan Pemerintah Indonesia ke Facebook memiliki jumlah yang sama yakni 30 permintaan. Sementara di tahun 2015 hanya berjumlah 10 permintaan.

Facebook Transparancy Report Indonesia Informasi permintaan Lembaga Pemerintah Indonesia ke Facebook pada bulan Juli – Desember 2018

Kemarin Instagram, Kini Twitter

Agaknya nasib malang memang seringkali menimpa seorang JRX, yang juga dikenal sebagai penabuh drum Superman is Dead. Berbagai pernyataannya yang seringkali mengajak banyak orang untuk berpikir seringkali berbuah “langkahnya” dimatikan.

Mari kita mundur lagi ke tweet JRX mengenai kejadian yang menimpa Wiranto.

“Kalau niatnya emang membunuh kenapa pisaunya kecil ya.”

Melalui akun Instagram miliknya yang dulu sempat “dimatikan” juga, ia menyampaikan bahwa ia membutuhkan penjelasan dan mengajak orang banyak untuk diskusi, bukan makian tendensius yang langsung menuduhnya pro teroris.

Siapa Jalaluddin yang melaporkan JRX?

JRX dilaporkan oleh seseorang yang bernama Jalaluddin. Laporan Jalaluddin teregistrasi dengan LP/6558/X/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus 11 Oktober 2019. JRX dilaporkan dengan Pasal 28 ayat 2 ITE, kemudian Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sampai saat ini kita tidak mengetahui siapa dan seperti apa sosok Jalaluddin yang melaporkan JRX. Yang kita tahu Jalaluddin didampingi oleh Muannas Alaidid. Mengutip dari bio Twitter miliknya pada tanggal 11 Oktober, Muannas Alaidid mengaku sebagai “Lawyer, Advokat DPP LBH PSI dan CEO of Indonesian Cyber Agency”.

Namun ketika hari ini saya mengakses akun Twitter miliknya dengan nama pengguna @muannas_alaidid, bio di akun Twitter miliknya sudah berubah menjadi Lawyer & CEO of Indonesian Cyber Agency. Bagian yang dihilangkan olehnya adalah sebagai Advokat DPP LBH PSI.

Muannas Alaidid juga diketahui terlibat di depan layar CokroTV bersama dengan Denny Siregar dan juga Ade Armando, yang dikenal sebagai “buzzer istana”.

Mengutip dari berita yang dipublikasikan oleh Tirto pada tanggal 11 Oktober 2019, Komentari Penusukan Wiranto, JRX, Hanum, hingga Jonru ‘Dipolisikan’, berikut pernyataan dari Muannas Alaidid :

“Kami Cyber Indonesia meminta pihak Kepolisian untuk mengusut akun-akun media sosial penyebar berita bohong, kebencian, dan provokasi serta mengklarifikasi atas dasar apa pemilik akun berpendapat dan menyebarluaskan pendapatnya tersebut secara sadar melalui akun media sosialnya,”

Saya berusaha mencari tahu mengenai Cyber Indonesia ataupun Indonesian Cyber Agency namun tak mendapatkan hasil apapun. Mengingat mungkin nama tersebut terlalu umum atau memang itu bukanlah suatu Perkumpulan atau Organisasi yang benar ada dan berdiri.

Semenjak tahun 2010 ikut terlibat di beberapa Komunitas Cyber di Indonesia dan kini juga menjadi Pendiri dan Kontributor Ethical Hacker Indonesia, saya sendiri tak pernah mendengar tentang Cyber Indonesia ataupun Indonesian Cyber Agency milik Muannas Alaidid ini. Lalu siapa Cyber Indonesia yang dimaksud olehnya?

Penutup

JRX bukan korban pertama yang dibungkam ketika ia mencoba mengeluarkan pendapat di media sosial. Namun yang perlu ditekankan, ini adalah perbuatan yang tidak benar jika masih dilakukan sampai hari ini.

Karena pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Efek Rumah Kaca, karena sekumpulan lagu mereka di Spotify membantu saya untuk menyelesaikan tulisan ini. Tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih ke @ucok_olok, foto yang digunakan di tulisan ini adalah hasil jepretannya yang saya ambil dari akun Instagram milik JRX.

Mulailah berpikir dan lakukan sesuatu untuk membuat Indonesia menjadi lebih “benar”. Karena Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Salam, Teguh Aprianto